HMJ HTN ADAKAN STUDI EKSKURSI TENTANG DANA BANPOL DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

indexSenin, (04/06) segenap Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara melakukan kunjungan studi ke Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Tulungagung. Studi Ekskursi ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Dalam Studi Ekskursi ini dihadiri oleh beberap pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, diantaranya yakni Bapak Andri  Bagiono selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa (BAKESBANGPOL), Bapak Pracoyo selaku staf dari BAKESBANGPOL, Bapak Mastur selaku staf daeri KESRA, Bapak Arifin selaku staf dari BPKD Kabupaten Tulungagung, Bapak Candra selaku staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupataen Tulungaugung, serta 12 anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara. Dalam kesempatan ini, tema bahasan yang diangkat yakni “Aktualisasi Peraturan Daerah dalam Perspektif Masyarakat”, dimana akan mengkaji lebih dalam tentang Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik.

            Bapak Andri Bagiono selaku Sekretaris BAKESBANGPOL menuturkan, “Ormas aktif di Kabupaten Tulungagung ada 41, LSM aktif ada 79 pada tahun 2018 ini. Dan untuk partai politik ada 11.” Sedangkan Bapak Pracoyo selaku staf BAKESBANGPOL menuturkan bahwa, BAKESBANGPOL sendiri berperan sebagai fasilitator, yakni yang bertugas memfasilitasi dana bantuan keuangan kepada paratai politik yang telah diatuar sesuai dengan aturan dari kementerian. Beliau juga menyampaikan bahwa, tidak semua partai politik mendapatkan dana bantuan partai politik (banpol), melainkan hanya parpol yang memiliki keterwakilan di dalam anggota dewan saja yang berhak mendapatkan dana bantuan politik (banpol).

        Bapak Pracoyo kembali menuturkan bahwa,  besaran dari banpol tersebut tidak sama untuk masing-masing parpol, melainkan menyesuaikan dengan perolehan suara pada saat pemilu. Sedangkan untuk jumlah keseluruhan dana bantuan politik yang dianggarkan yakni Rp 1.104.485.400 ,00. Dan peruntukan dana banpol tersebut juga sudah diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 jo. Permendagri Nomor 6 Tahun 2017, bahwa peruntukannya 60% untuk pendidikan politik, sedangkan 40% untuk kegiatan pengadministrasian.

          Dalam peruntukan dana bantuan hibah  tersebut, apabila terjadi penyelewengan dalam peruntukannya, maka hal tersebut sudah menjadi wewenang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pihak BAKESBANGPOL pun sekali lagi menegaskan bahwa mereka hanya memfasilitasi dana banpol tersebut hanya sampai tahap pencairan.

index5 Peruntukan dana bantuan partai politik yang demikian tersebut, juga tidak lepas dari adanya produk hukum. Maka dalam hal ini, Bapak Candra selaku staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Tulungagung, menuturkan bahwa terkait dengan teknis pencariran danabanpol tersebut, Bupati tidak bekerja sendiri, melainkan ada pembentukan sebuah tim, yang mana anggota dari tim tersebut biasanya meliputi dari BAKESBANGPOL, KPU, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, maupun dari BPKAD selaku bagian keuangan. Dan setiap proprosal yang masuk dari tiap-tiap parpol guna meminta dana bantuan hibah, maka Bagian Hukumlah yang melakukan verifikasi terakit pencarian dana banpol tersebut. Demikian juga terkait adanya penyelewengan dana, syarat pencarian dana banpol di tahun 2018 ini sendiri, harus ada hasil pemeriksaan dana banpol tahun sebelumnya oleh BPK. Sedangkan secara normatif, untuk tahun ini dikatakan tidak terdapat penyelewengan dana, karena jika dijumpai adanya penyelewenagn dana, maka sanksi untuk parpol itu sendiri tidak dapat melakukan pencairan dana. (Siti Ani)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>