Mahasiswa HTN Melakukan Magang di KEMENKUMHAM Kanwil Jawa Timur

foto magangLiburan semester ganjil telah tiba, liburan selama kurang lebih dua bulan di awal tahun kami habiskan untuk mencoba dunia baru yaitu magang di Kantor Wilayah Kemenkumham Surabaya. Magang adalah salah satu mata kuliah yang wajib di laksanakan bagi mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara. Kami magang mulai tanggal 7 Januari dan selesai sampai 7 Februari 2019.
Tepatnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Surabaya terletak di Jalan Kayoon No. 50-52, Embong Kaliasin Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kanwil Kemenkumham berkedudukan di setiap provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil Kemenkumham dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) yang dibawahnya terdiri dari empat divisi yakni, divisi administrasi, divisi pemasyarakatan, divisi keimigrasian dan divisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia. Kepala Kantor Wilayah periode 2019 ini adalah Ibu Dr. Susy Susilawati, SH., MH.
Divisi administrasi terdiri dari dua sub bidang yakni bidang program dan hubungan masyarakat dan bidang bagian umum; divisi pemasyarakatan terdiri dari bidang pembinaan, bimbingan dan teknologi informasi dan sub bidang pelayanan tahanan, kesehatan , rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan, barang rampasan Negara dan keamanan; divisi keimigrasian terdiri dari bidang perizinan dan informasi keimigrasian dan bidang intelijen dan penindakan kemigrasian dan terakhir divisi pelayanan hukum dan HAM yang terdiri dari bidang pelayanan hukum, bidang hukum dan bidang HAM.
Kami magang terdiri dari empat orang yakni Luthyana Sa’adah, Shobirotul Amalia, Shoffi Khoirun Nisa’, dan Triana Nur Anjarwati. Kami berempat mendapat bidang yang tak sama yakni ada yang di bidang Hukum dan ada yang di bidang pelayanan hukum dan HAM. Kepala bidang hukum yakni Bapak Sutrisno, SH., MH. Sedangkan kepala bidang pelayanan hukum adalah Bapak Mustiqo Vitra Ardhiansyah, S.IP, M.Si, MH. Kami dibagi menjadi beberapa bagian yakni bagian tentang Desa Sadar Hukum (DSH), ada bagian Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan ada dibagian Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH).
Mengenai Desa Sadar Hukum (DSH) adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum. Desa Binaan atau Kelurahan Binaan dapat ditetapkan menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum jika diusulkan oleh bupati/walikota yang membawahi wilayah desa atau kelurahan yang bersangkutan setelah desa atau kelurahan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Program Desa Sadar Hukum sebagai kelanjutan dari program Kadarkum Disebut Desa Sadar Hukum karena desa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Desa Sadar Hukum yaitu seluruh anggota masyarakat dalam desa itu telah membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90%, tidak terdapat perkawinan di bawah umur berdasarkan undang-undang perkawinan, dan tidak terdapat tindak kriminal atau tindak kriminalnya rendah. Desa Sadar Hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai desa yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya sendiri memenuhi kriteria Desa Sadar Hukum, dan terhadap sebuah desa yang telah memenuhi kriteria Desa Sadar Hukum maka pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan penghargaan ANUBHAWA SASANA DESA kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa yang desanya ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum
Sedangkan bantuan hukum menurut UU tentang bantuan hukum nomor 16 tahun 2011 adalah adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan hukum menangani beberapa perkara terkait perkara pidana, perdata dan tata usaha Negara. Bantuan hukum dibagi menjadi dua yakni bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi. Bantuan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada orang-orang yang kurang mampu kepada penerima bantuan hukum yang sesuai dengan asas bantuan hukum antara lain asas keadilan, asas persamaan kedudukan di dalam hukum, asas keterbukaan, asas efisiensi, efektivitas; dan asas akuntabilitas.
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) merupakan sub bidang dari bidang hukum diartikan sebagaimana Pasal 1 Keppres (baca Peraturan) Presiden No 91 tahun 1999 adalah Suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
Sedangkan fungsi JDIH sebagaimana diatur dalam pasal 2 Keputusan Presiden tersebut adalah sebagai salah satu upaya dalam pembangunan bidang hukum, untuk meningkatkan informasi tentang pengetahuan hukum, untuk memudahkan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi lainnya, untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.
Mungkin menurut kami magang di Kemenkuham Surabaya adalah pengalaman yang pertama kali dan menjadi tantangan tersendiri karena kami harus rela jauh dari keluarga dan hanya bermodal niat dan bekal seadanya. Keseharian kami sudah menjadi terbiasa dengan tidur yang berhimpit-himpitan, sehari-hari harus membiasakan diri antri mandi, masak untuk sarapan pagi dan bekal siang di kantor sedangkan air di Surabaya yang menurut kami kurang bersih, juga harga makanan yang lebih mahal dari daerah kami membuat kami harus benar-benar hemat, ditambah setiap kekantor kami harus ngegrab karena kami tidak membawa kendaraan pribadi. Disana tidak hanya kami dari kampus IAIN Tulungagung tetapi dari kampus lain juga. Disana kami menjadi mengenal banyak orang dari berbagai asal daerah yang berbeda-beda dengan khas logat berbicara yang berbeda pula. Kami disana juga membantu merekap data-data baik data kenotariatan, data OBH, membantu membuat kliping untuk laporan JDIH dan kami juga sering membantu dan mengikuti rapat-rapat yang dilakukan oleh bidang pelayanan hukum dan HAM.
Selain itu kami juga membiasakan diri ikut apel pagi untuk pegawai kemenkumham, menyatu disaat ada kegiatan bersama misalnya saja kerja bakti yang dilakukan secara rutin dua minggu sekali.
Tidak ada yang tak mungkin selagi kita mau untuk berusaha, berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, berusaha untuk memposisikan diri di dunia kerja dan berusaha untuk menahan rindu saat kami usai menyelesaikan tugas kami di Kemenkumham. Semoga apa yang kami dapatkan di Kemenkumham dapat bermanfaat untuk diri kami dan orang lain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>