Mahasiswa HTN magang di Komisi III Bidang Hukum DPR RI

1Mahasiswa HTN dituntut untuk melaksakan magang di Lembaga Pemerintahan/Negara untuk menambah pengalaman dan wawasan baik dunia kerja maupun dalam kehidupan bermasyarkat. Saya pun tertarik untuk magang di Jakarta, dan tertarik di Lembaga Tinggi Negara seperti DPR RI. Akhirnya saya sendiri mencoba mengajukan surat permohonan magang ditujukan kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Badan Keahlian DPR RI beserta Curriculum Vitae (CV), serta Kartu Tanda Mahasiswa. Setelah mengajukan persyaratan tersebut saya pun diterima untuk melaksakan magang/praktik kerja lapangan di DPR RI mulai tanggal 2 Januari s.d 28 Februari 2019 dan ditempatkan di bagian sekretariat komisi III DPR RI.
2Ketika magang di komisi III DPR RI, ternyata tidak hanya saya sendiri yang magang, ada 6 mahasiswa lain dari 4 universitas yang berbeda. Kami pun bercerita, bertukar pengalaman, dan bekerjasama dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan yang diberikan. Diwaktu senggang, kami mengelilingi lingkungan kompek DPR/MPR RI mulai dari perpustakaan DPR, Museum DPR, hingga roof top (lantai teratas) gedung DPR/MPR yang dapat melihat kota Jakarta dari ketinggian.
4Hari pertama magang, setiba di ruang komisi III saya langsung memperkenalkan diri dilanjut berkenalan dengan para pegawai/staf di sekretariat komisi (set.kom) III, kemudian diberikan pengarahan mengenai tata tertib pemagang oleh salah satu staf. Dua hari pertama saya belum mendapatkan tugas karena saat itu masih masa reses dan awal tahun baru. Masa reses merupakan masa dimana anggota Dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Dalam satu tahun sidang, waktu kerja DPR dibagi menjadi empat atau lima masa persidangan.
3Hari berikutnya dan seterusnya hingga selesai magang, tugas yang sering diberikan adalah menginput surat yang masuk ke Komisi III DPR RI. Surat-surat yang masuk terdiri dari surat internal, eksternal, audiensi, dan aduan masyarakat (dumas). Surat dumas yang paling banyak masuk ke komisi III, biasanya berisi aduan/laporan masyarakat baik individu maupun kelompok yang merasa kasus yang dialaminya ada proses hukum yang tidak sesuai. Surat aduan tersebut kemudian dibahas saat rapat dengar pendapat umum dengan mitra kerja yang bersangkutan. Mitra kerja komisi III terdiri 15 instansi diantaranya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisisan Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setjen Mahkamah Agung, Setjen Mahkamah Konstitusi, Setjen Komisi Yudisial, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan lain-lain. Saya pun menjumpai rapat komisi III dengan mitra yang disebutkan diatas. Saat rapat dengan mitra, para pemagang pun ikut ditugaskan mengikuti rapat dan membuat laporan singkat hasil rapat secara bergilir dengan pemagang lain.
Di hari terakhir magang, kami pun berpamitan dan berfoto untuk kenang-kenangan. Pengalaman magang 2 bulan di DPR merupakan pengalaman yang mengesankan bagi saya karena disini saya dapat mengetahui prakteknya langsung ilmu yang telah dipelajari di kuliah maupun pelajaran dan pengetahuan yang tidak didapatkan di dalam kelas perkuliahan. (Herlisa Intanfahma)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>