HMJ HTN IAIN TULUNGAGUNG HADIRKAN BAWASLU JAWA TIMUR DAN PWI TULUNGAGUNG

htnSelasa, 2 April 2019 HMJ Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum menyelenggarakan Seminar Hukum dengan “Peran Media dan Anak Muda Dalam Menghadapi Pemilu Serentak 2019” dengan pemateri Nur Elya Anggraini, S.Sos., M.Si (Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga BAWASLU Jawa Timur), M.Aminun Jabir,S.Pd.I (Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Tulungagung) dan Ahmad Gelora Mahardika, MH (Dosen IAIN Tulungagung). Acara tersebut dimulai dengan sambutan dari Ketua HMJ dilanjutkan sambutan dari Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Dr. Hj. Nur Fadhilah, S.H.I,. MH dan acara dibuka dengan sambutan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag dan dimulai pukul 09.00 sampai 13.00 WIB. Seminar yang dihelat di Auditorium Lantai 6 Gedung Syaifuddin Zuhri ini dihadiri dosen-dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan sekitar 500 mahasiswa dari berbagai jurusan di IAIN Tulungagung.
Nur Elya Anggriani menyampaikan bahwa saat ini masyarakat sangat mudah dibanjiri dengan hoaks, fake news, dan ujaran kebencian berkaitan pemilu. Informasi yang sampai kepada kita tidak selalu sehat, ada konten yang termasuk kategori junk food bahkan racun. Oleh karena itu, solusi satu-satunya menghadapi bombardir informasi itu adalah detox, diet informasi medsos. Saring sebelum sharing dan konfirmasi atas informasi yang diterima mutlak harus dilakukan. Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga BAWASLU Jawa Timur ini juga menambahkan dua tips untuk mencoblos, yaitu: 1) Pastikan nama kita terdaftar dalam DPT. Caranya dengan mengecek di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id lalu masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Cek nama kita apakah sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bagi yang tidak terdaftar dapat melaporkan ke KPU yang bersangkutan atau PPS ataupun PPK terdekat. Selain itu jika nama kita tidak tercantum dalam DPT, bisa langsung datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019 mendatang dengan menunjukkan e-ktp/atau identitas lainnya dan harus memilih di TPS yang sesuai dengan alamat di e-ktp tersebut. Pemilih tersebut masuk dalam kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) karena tidak terdapat di DPT tapi memiliki e-ktp. Tidak sampai di situ, kini para pemuda pun memiliki kesempatan lebih luas untuk menjadi penyelenggara Pemilu, dalam hal ini sebagai anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, usia minimal adalah 17 tahun. 2) Kenali track record calon yang akan dicoblos. Untuk menambah informasi terkait rekam jejak calon, milenial bisa mencarinya melalui media sosial maupun situs pencarian internet seperti melalui infopemilu.kpu.go.id. Pemateri kelahiran Bangkalan ini juga memberikan ilustrasi tentang money politics. Jika pemilik hak suara menerima uang dari salah satu calon sebesar Rp 500.000,- , maka dia telah merelakan suaranya dihargai Rp 100.000,- per tahun, Rp 8.300,- per bulan, Rp 2.100 per minggu, dan Rp 300,- per hari. Harga suaranya ternyata tidak lebih mahal dari harga permen. Untuk melawan money politics, Bawaslu selalu mengampanyekan: “Ambil uangnya, laporkan kejadiannya”.
M. Aminun Jabir memaparkan bahwa dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa pers mempunyai beberapa fungsi 1. Menginformasikan, 2. Mendidik 3. Menghibur, 4. Pengawasan sosial. Dalam pemilu 2019 ini, independensi media harus dijaga dari pengaruh maupun bias-bias politik praktis. Media mempunyai pengaruh luas di masyarakat, sehingga pers seharusnya menggunakan ranah publik dengan memperhatikan fungsi-fungsinya baik untuk memberikan informasi maupun untuk melakukan pengawasan sosial. Kepentingan individu dan golongan sebisa mungkin dilepaskan dengan mengutamakan kepentingan bersama. Mengenai hoax, hal yang dapat dilakukan antara lain ialah meneliti sumber informasi. Informasi valid akan keluar dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya melihat penyebar informasi, pastikan informasi diberikan oleh orang atau pihak-pihak yang dipercaya dan memiliki kredibilitas yang baik. Lalu telaah isi informasi, informasi seputar pemilu yang valid hampir dipastikan tidak memuat hal-hal yang provokatif. Ketua PWI Kabupaten Tulungagung ini juga menyinggung Pasal 56 PKPU nomor 4 tahun 017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan kampanye partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye harus berlaku adil dan berimbang. Sementara itu, Pasal 62 (2) berbunyi, dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 (1) dan ayat (2), Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 56, Pasal 59 ayat (1), Pasal 60, dan Pasal 61, KPI atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPI atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers. Untuk media sendiri harus sudah berbadan PT (Perseroan Terbatas) dan harus sudah terverifikasi di dewan pers (cek di https://dewanpers.or.id/).
Ahmad Gelora Mahardika memaparkan bahwa anak muda dalam perjalanan sejarah telah memberikan kontribusi yang signifikan. Peristiwa Rengasdengklok diprakarsai oleh anak muda, bahkan Soekarno, pertama RI pernah mengatakan: “Berikan saya 10 pemuda, maka saya akan rubah dunia”. Namun saat ini, revolusi 4.0 telah merubah mindset masyarakat. Anak muda mendapat fasilitas luar biasa, tapi mengalami kebingunngan dalam mengendalikan. Setiap orang bisa menjadi jurnalis, bahkan salah satu media informasi mengedepankan kecepatan menyajikan informasi bukan keakuratan. Makna kebenaran pun mengalami pergeseran, kebenaran tidak lagi bersifat objektif dan faktual, tapi kebenaran adalah apa yang diyakini. Dosen HTN IAIN Tulungagung ini juga mengelaborasi eksistensi UU yang bersifat statis sehingga tidak bisa merespon perubahan masyarakat yang dinamis. Proses legislasi berjalan lambat, namun dinamika masyarakat berjalan cepat. Akibatnya masyarakat dibanjiri hukum-hukum yang tidak efektif. Statemen Soekarno menjadi tepat jika ditambah dengan: “Berikan saya 10 pemuda yang tidak hobi bermain mobile legend atau PUBG, maka saya akan rubah dunia”. Dosen yang juga alumni Pascasarjana Ilmu Politik UGM ini menutup paparannya dengan pesan bagi anak muda: “Pilihlah dengan cara terbaik. Pemilu bisa jadi tidak memilih calon terbaik, tapi menghindari terpilihnya calon yang tidak baik. (nrf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>