Author Archives: Hukum Tata Negara

sidang htn2Sidang skripsi merupakan gerbang perjuangan akhir bagi seorang mahasiswa untuk memperoleh sebuah gelar sarjana. Beberapa semester dilalui mahasiswa dengan mendalami teori-teori di bangku kuliah, terjun langsung untuk pengabdian ke masyarakat, praktik kerja lapangan, dan disibukkan dengan tugas akhir berupa skripsi. Penyusunan skripsi diakhiri dengan sidang untuk mempertanggungjawabkan validitas dan keabsahan hasil penelitian. Sidang skripsi perdana Jurusan Hukum Tata Negara ini diikuti oleh tujuh mahasiswi, yaitu:
1.Siti Munaharin (17104153036), Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penerbitan Akta Kematian di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;
2.Nicky Annisa Dzikri (17104153056), Analisis Gelandangan dan Pengemis Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perspektif Hukum Islam;
3.Yunike Dwi Pramesti (17104153060), Partisipasi Pemilih Mileneal Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 (Studi Pada Masyarakat Kabupaten Trenggalek);
4.Oktavia Nurdian Trinanda (17104153066), Kesadaran Hukum Mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung Angkatan Tahun 2015 Terhadap Pasal 106 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam
Perspektif Hukum Islam
5.Nuril Istiqomah (17104153034), Pencegahan Kampanye Hitam (Black Campaign) Dalam Pemilihan Presiden 2019 di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam;
6.Hanik Masfufah (17104153022), “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung dalm Perspektif Hukum Islam; dan
7.Miatu Sa’adah (17104153020), Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Legislasi Perundang-undangan di Indonesia (Studi dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)
sidang htnPelaksanaan sidang empat mahasiswi yaitu Siti Munaharin, Nicky Annisa Dzikri, Yunike Dwi Pramesti, dan Oktavia Nurdian Trinanda pada hari Jum’at tanggal 22 Maret 2019 pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Sementara itu tiga mahasiswi lainnya yaitu Nuril Istiqomah, Hanik Masfufah dan Miatu Sa’adah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Sidang skripsi gelombang pertama semester genap 2017/2018 ini diselenggarakan di ruang wakil dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dengan dosen penguji Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie, S.H., M. Si., Dr. H. M. Darin Arif Mu’alifin, S.H., M. Hum., dan Dr. Kutbuddin Aibak, S. Ag., M.H.I.

htnSelasa, 2 April 2019 HMJ Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum menyelenggarakan Seminar Hukum dengan “Peran Media dan Anak Muda Dalam Menghadapi Pemilu Serentak 2019” dengan pemateri Nur Elya Anggraini, S.Sos., M.Si (Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga BAWASLU Jawa Timur), M.Aminun Jabir,S.Pd.I (Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Tulungagung) dan Ahmad Gelora Mahardika, MH (Dosen IAIN Tulungagung). Acara tersebut dimulai dengan sambutan dari Ketua HMJ dilanjutkan sambutan dari Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Dr. Hj. Nur Fadhilah, S.H.I,. MH dan acara dibuka dengan sambutan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag dan dimulai pukul 09.00 sampai 13.00 WIB. Seminar yang dihelat di Auditorium Lantai 6 Gedung Syaifuddin Zuhri ini dihadiri dosen-dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan sekitar 500 mahasiswa dari berbagai jurusan di IAIN Tulungagung.
Nur Elya Anggriani menyampaikan bahwa saat ini masyarakat sangat mudah dibanjiri dengan hoaks, fake news, dan ujaran kebencian berkaitan pemilu. Informasi yang sampai kepada kita tidak selalu sehat, ada konten yang termasuk kategori junk food bahkan racun. Oleh karena itu, solusi satu-satunya menghadapi bombardir informasi itu adalah detox, diet informasi medsos. Saring sebelum sharing dan konfirmasi atas informasi yang diterima mutlak harus dilakukan. Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga BAWASLU Jawa Timur ini juga menambahkan dua tips untuk mencoblos, yaitu: 1) Pastikan nama kita terdaftar dalam DPT. Caranya dengan mengecek di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id lalu masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Cek nama kita apakah sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bagi yang tidak terdaftar dapat melaporkan ke KPU yang bersangkutan atau PPS ataupun PPK terdekat. Selain itu jika nama kita tidak tercantum dalam DPT, bisa langsung datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019 mendatang dengan menunjukkan e-ktp/atau identitas lainnya dan harus memilih di TPS yang sesuai dengan alamat di e-ktp tersebut. Pemilih tersebut masuk dalam kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) karena tidak terdapat di DPT tapi memiliki e-ktp. Tidak sampai di situ, kini para pemuda pun memiliki kesempatan lebih luas untuk menjadi penyelenggara Pemilu, dalam hal ini sebagai anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, usia minimal adalah 17 tahun. 2) Kenali track record calon yang akan dicoblos. Untuk menambah informasi terkait rekam jejak calon, milenial bisa mencarinya melalui media sosial maupun situs pencarian internet seperti melalui infopemilu.kpu.go.id. Pemateri kelahiran Bangkalan ini juga memberikan ilustrasi tentang money politics. Jika pemilik hak suara menerima uang dari salah satu calon sebesar Rp 500.000,- , maka dia telah merelakan suaranya dihargai Rp 100.000,- per tahun, Rp 8.300,- per bulan, Rp 2.100 per minggu, dan Rp 300,- per hari. Harga suaranya ternyata tidak lebih mahal dari harga permen. Untuk melawan money politics, Bawaslu selalu mengampanyekan: “Ambil uangnya, laporkan kejadiannya”.
M. Aminun Jabir memaparkan bahwa dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa pers mempunyai beberapa fungsi 1. Menginformasikan, 2. Mendidik 3. Menghibur, 4. Pengawasan sosial. Dalam pemilu 2019 ini, independensi media harus dijaga dari pengaruh maupun bias-bias politik praktis. Media mempunyai pengaruh luas di masyarakat, sehingga pers seharusnya menggunakan ranah publik dengan memperhatikan fungsi-fungsinya baik untuk memberikan informasi maupun untuk melakukan pengawasan sosial. Kepentingan individu dan golongan sebisa mungkin dilepaskan dengan mengutamakan kepentingan bersama. Mengenai hoax, hal yang dapat dilakukan antara lain ialah meneliti sumber informasi. Informasi valid akan keluar dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya melihat penyebar informasi, pastikan informasi diberikan oleh orang atau pihak-pihak yang dipercaya dan memiliki kredibilitas yang baik. Lalu telaah isi informasi, informasi seputar pemilu yang valid hampir dipastikan tidak memuat hal-hal yang provokatif. Ketua PWI Kabupaten Tulungagung ini juga menyinggung Pasal 56 PKPU nomor 4 tahun 017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan kampanye partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye harus berlaku adil dan berimbang. Sementara itu, Pasal 62 (2) berbunyi, dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 (1) dan ayat (2), Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 56, Pasal 59 ayat (1), Pasal 60, dan Pasal 61, KPI atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPI atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers. Untuk media sendiri harus sudah berbadan PT (Perseroan Terbatas) dan harus sudah terverifikasi di dewan pers (cek di https://dewanpers.or.id/).
Ahmad Gelora Mahardika memaparkan bahwa anak muda dalam perjalanan sejarah telah memberikan kontribusi yang signifikan. Peristiwa Rengasdengklok diprakarsai oleh anak muda, bahkan Soekarno, pertama RI pernah mengatakan: “Berikan saya 10 pemuda, maka saya akan rubah dunia”. Namun saat ini, revolusi 4.0 telah merubah mindset masyarakat. Anak muda mendapat fasilitas luar biasa, tapi mengalami kebingunngan dalam mengendalikan. Setiap orang bisa menjadi jurnalis, bahkan salah satu media informasi mengedepankan kecepatan menyajikan informasi bukan keakuratan. Makna kebenaran pun mengalami pergeseran, kebenaran tidak lagi bersifat objektif dan faktual, tapi kebenaran adalah apa yang diyakini. Dosen HTN IAIN Tulungagung ini juga mengelaborasi eksistensi UU yang bersifat statis sehingga tidak bisa merespon perubahan masyarakat yang dinamis. Proses legislasi berjalan lambat, namun dinamika masyarakat berjalan cepat. Akibatnya masyarakat dibanjiri hukum-hukum yang tidak efektif. Statemen Soekarno menjadi tepat jika ditambah dengan: “Berikan saya 10 pemuda yang tidak hobi bermain mobile legend atau PUBG, maka saya akan rubah dunia”. Dosen yang juga alumni Pascasarjana Ilmu Politik UGM ini menutup paparannya dengan pesan bagi anak muda: “Pilihlah dengan cara terbaik. Pemilu bisa jadi tidak memilih calon terbaik, tapi menghindari terpilihnya calon yang tidak baik. (nrf)

1Mahasiswa HTN dituntut untuk melaksakan magang di Lembaga Pemerintahan/Negara untuk menambah pengalaman dan wawasan baik dunia kerja maupun dalam kehidupan bermasyarkat. Saya pun tertarik untuk magang di Jakarta, dan tertarik di Lembaga Tinggi Negara seperti DPR RI. Akhirnya saya sendiri mencoba mengajukan surat permohonan magang ditujukan kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Badan Keahlian DPR RI beserta Curriculum Vitae (CV), serta Kartu Tanda Mahasiswa. Setelah mengajukan persyaratan tersebut saya pun diterima untuk melaksakan magang/praktik kerja lapangan di DPR RI mulai tanggal 2 Januari s.d 28 Februari 2019 dan ditempatkan di bagian sekretariat komisi III DPR RI.
2Ketika magang di komisi III DPR RI, ternyata tidak hanya saya sendiri yang magang, ada 6 mahasiswa lain dari 4 universitas yang berbeda. Kami pun bercerita, bertukar pengalaman, dan bekerjasama dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan yang diberikan. Diwaktu senggang, kami mengelilingi lingkungan kompek DPR/MPR RI mulai dari perpustakaan DPR, Museum DPR, hingga roof top (lantai teratas) gedung DPR/MPR yang dapat melihat kota Jakarta dari ketinggian.
4Hari pertama magang, setiba di ruang komisi III saya langsung memperkenalkan diri dilanjut berkenalan dengan para pegawai/staf di sekretariat komisi (set.kom) III, kemudian diberikan pengarahan mengenai tata tertib pemagang oleh salah satu staf. Dua hari pertama saya belum mendapatkan tugas karena saat itu masih masa reses dan awal tahun baru. Masa reses merupakan masa dimana anggota Dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Dalam satu tahun sidang, waktu kerja DPR dibagi menjadi empat atau lima masa persidangan.
3Hari berikutnya dan seterusnya hingga selesai magang, tugas yang sering diberikan adalah menginput surat yang masuk ke Komisi III DPR RI. Surat-surat yang masuk terdiri dari surat internal, eksternal, audiensi, dan aduan masyarakat (dumas). Surat dumas yang paling banyak masuk ke komisi III, biasanya berisi aduan/laporan masyarakat baik individu maupun kelompok yang merasa kasus yang dialaminya ada proses hukum yang tidak sesuai. Surat aduan tersebut kemudian dibahas saat rapat dengar pendapat umum dengan mitra kerja yang bersangkutan. Mitra kerja komisi III terdiri 15 instansi diantaranya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisisan Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setjen Mahkamah Agung, Setjen Mahkamah Konstitusi, Setjen Komisi Yudisial, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan lain-lain. Saya pun menjumpai rapat komisi III dengan mitra yang disebutkan diatas. Saat rapat dengan mitra, para pemagang pun ikut ditugaskan mengikuti rapat dan membuat laporan singkat hasil rapat secara bergilir dengan pemagang lain.
Di hari terakhir magang, kami pun berpamitan dan berfoto untuk kenang-kenangan. Pengalaman magang 2 bulan di DPR merupakan pengalaman yang mengesankan bagi saya karena disini saya dapat mengetahui prakteknya langsung ilmu yang telah dipelajari di kuliah maupun pelajaran dan pengetahuan yang tidak didapatkan di dalam kelas perkuliahan. (Herlisa Intanfahma)

intan2Senin, 7 Januari 2019 merupakan hari pertama bagi Mahasiswa IAIN Tulungagung melakukan kegiatan magang di kantor KPU Kabupaten Blitar. Ternyata selain ada kegiatan magang, ternyata terdapat 4 mahasiswa yang hendak melakukan PPL di hari itu juga. Pagi-pagi sekali kami sudah datang dengan seragam hitam putih dan bersepatu hitam disertai dengan jas almamater kampus. Setibanya di kami semua langsung mendapatkan sambutan dari Kosmisioner serta pengarahan dari Kasubag Umum. Setelah pembagian tugas masing-masing, kami langsung berpencar untuk menyelesaikan tugas tersebut.
Disini kami mengikuti jam kerja sesuai kantor, yakni masuk pada hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 16,00 WIB. Namun terkadang jika ada kegiatan pada hari Sabtu dan Minggu juga tetap masuk. Pada setiap hari Jumat pagi, mahasiswa yang melakukan magang dan PPL wajib melakuka evaluasi bersama Komisioner berkenaan dengan kegiatan yang telah dilakukan disetitap minggunya.
Karena saat itu hanya saya yang melakukan magang, jadi saya ditempatkan di ruangang yang berbeda dengan kawan-kawan lainnya. Di minggu pertama saya ditempatkan di bagian hukum yang kebetulan stafnya baru keluar dikarenakan terpilih menjadi kepala desa. Jadi secara otomatis cukup banyak pekerjaan yang belum terselesaikan, apalagi kala itu pasca pelantikan dan pengangkatan PPK. Jadi selama satu minggu penuh saya membantu mengerjakan Surat Keputusan serta Berita Acara pelantikan dan pengankatan PPK.
intanDi minggu kedua, KPU tampak tak seperti biasanya. Kali ini saya dimintai bantuan oleh bagian teknis untuk mengecek kelengkapan berkas para pendaftar Relawan Demokrasi 2019. Dari 100 orang pendaftar KPU hanya membutuhkan 55 orang saja, jadi kali ini komisoner cukup memperketat penyeleksian. Setelah berkas para pendaftar lengkap mereka langsung melakukan tes wawancara. Pada tahap tes wawancara ini, komisioner mengestes public speaking dengan cara menyuruh para peserta untuk mempersentasikan tentang wawasan pemilu dan hal apa yang akan dilakukan apa saja yang akan dilakukan ketika terpilih menjadi Relawan Demokrasi.
Pada minggu ketiga KPU mulai sibuk dengan bimbingan teknis untuk Relawan Demokrasi 2019. Kali ini tidak hanya saya saja yang terlibat dalam membantu acara tersebut, kawan-kawan PPL pun juga ikut terlibat. Bimbingan teknis dilakukan selama tiga kali dengan dua tempat yang berbeda. Bimbingan pertama dilakukan di Rumah Makan Cipta Rasa yang beralamat di jalan raya Pojok Garum dengan tugas pertama langsung terjun ke lapangan sesuai dengan basis masing-masing untuk mengetahui sejauh mana pegetahuan masyarakat mengenai Pemilu 2019 ini. Setelah diberi waktu kurang lebih 2 jam, para Relawan mempersentasikannya di depan komisioner. Pada bimbingan teknis yang kedua dan ketiga dilakukan di Kampung Coklat yang ada di Kademangan. Kali ini bimbingan diberikan langsung oleh para Komisioner KPU Kabupaten Blitar serta Komisioner dari KPU Provinsi Jawa Timur.
Di minggu terakhir KPU Kabupaten Blitar mulai sibuk dengan persiapana pengecekan laporan yang akan diadakan di pertengahan Februari. Kami semua dimintai tolong oleh bagian umum untuk mengecek laporan semua laporan di bulan Januari. Dan di minggu terakhir ini pula kami semua akan melakukan perpisahan dengan KPU Kabupaten Blitar. Tepatnya pada hari Senin, 11 Februari 2019 kami melakukan perpisahan Komisioner serta seluruh staf KPU Kabupaten Blitar. Meskipun acara perpisahan ini sempat diundur karena seluruh Komisioner sibuk mengurus kedatangan surat suara, namun tidak mengurangi rasa kekhidmatan dalam acara tersebut. Bahkan salah satu Komisioner sempat meneteskan air mata dalam acara perpisahan ini. Disini kami semua mengucakap rasa terimakasih kepada semuanya karena telah diberikan kesempatan yang sangat luar biasa karena dapat bergabung di KPU Kabupaten Blitar.

erikSemester lima telah usai, sesuai dengan kebijakan jurusan Hukum Tata Negara fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung dimana merupakan tempat saya menimba ilmu saat ini, guna mengisi liburan akhir semester lima maka patut bagi mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan magang selama kurang lebih 30 hari, termasuk saya sendiri tentunya. Mengenai tujuan instansi magang yang menentukan merupakan mahasiswa sendiri. Berhubung demikian saya memilih Kantor Kecamatan Wlingi, Blitar sebagai intansi yang ingin saya magangi. Mengapa demikian? Alasan utamanya karena saya ingin menimba pengalaman dan pengetahuan lebih mengenai wilayah domisili saya sendiri, yang notabene kecamatan Wlingi adalah kampung halaman saya.
Hari pertama magang saya dimulai tanggal 7 Januari 2019, dimana jam operasinal mulai pukul 07.00 sampai pukul 15.00 WIB. Mengawali hari pertama ini diisi dengan perkenalan, Alhamdulillah saya disambut baik oleh Bapak Drs. Eka Purwanta, MM selaku Camat beserta para staff kantor kecamatan. Pada hari pertama ini saya ditempatkan dibagian Kasubag Umum dan Kepegawaian tepatnya tempat diterimanya surat-surat yang masuk dan saya masih dibimbing dan diajari dalam proses dan prosedur penerimaan surat masuk sesuai administrasi. Untuk selanjutnya pada hari-hari minggu pertama masih ditempatkan dalam bidang yang sama tentunya saya berharap bisa lebih mahir daripada hari-hari sebelumnya.
Menginjak minggu kedua, selain masih diberi kepercayaan dalam penanganan bidang bagian Umum dan Kepegawaian, saya juga mulai diberi amanat untuk mengerjakan beberapa pencatatan barang-barang keperluan kantor dan melakukan pencatatan pembukuan untuk barang-barang inventaris lainnya. Untuk minggu ketiga, selain melaksanakan rutinitas seperti halnya pada minggu kedua, saya mendapat tugas untuk menyusun pemetaan pegawai dan membantu mengisi Musrenbang. Disitu saya dipercayakan dalam penyusunan daftar pegawai kantor kecamatan wlingi.
Sementara untuk minggu keempat kembali kerutinitas semula dalam bagian umum dan kepegawaian. Sampai pada berakhirnya magang pada tanggal 7 Februari 2019, yang mana saya harus mohon pamit dan kembali ke rutinitas sebagai mahasiswa untuk menempuh perkuliahan pada semester enam ini. Tentunya pengalaman yang saya dapat selama magang ini saya harap dapat berguna untuk menyambut masa depan ketika harus terjun dimasyarakat maupun dalam dunia kerja nantinya.

SHEILATulungagung , 07 Januari 2019 tepatnya hari Senin, kami melaksanakan progam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) yaitu “Magang”. Diadakannya program magang ini bertujuan untuk mempersiapkan/ memperkenalkan mahasiswa secara langsung dengan situasi dunia kerja dan upaya sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kali ini kami melakukan magang di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung tepatnya di Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Tulungagung. Kehadiran kami disambut dengan hangat oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan beserta staf-stafnya.
Jam masuk kerja di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung diawali jam 07.00-16.00 WIB. Aktif hari kerja mulai hari Senin sampai dengan Jumat. Kegiatan setiap hari Senin sampai Kamis sebelum jam kerja kantor dimulai dengan dilaksanakannya Apel pagi bersama Pegawai dan Staf di PEMDA Tulungagung dan memakai pakaian atasan yang rapi dan sopan serta memakai jas almamater kampus IAIN Tulungagung. Hari pertama masuk magang di PEMDA Tulungagung kami awali dengan Perkenalan oleh beberapa Staf di Bagian Administrasi Pemerintahan Pemda. Minggu pertama, bersama Bapak Eko Nur Cahyono selaku staf Bagian Aparatur Desa kita Membuat salinan dan perekapan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pemberhentian dan peresmian anggota Badan Permusyawaratan masa jabatan 2018-2024 Desa Se-Kabupaten Tulungagung, selanjutnya Merekap data sekertaris desa Se Kabupaten Tulungagung per Bulan Januari 2019 dan kami mengikuti kegiatan Rapat rapat dan notulensi tentang acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten Tulungagung Pemilihan Kepala Desa Se Kabupaten Tulungagunng. Yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bagian Pemerintahan yang di pimpin oleh Bapak Yudi Irwanto selaku Kasubag Aparatur Pemerintahan Desa yang membahas tentang tata cara Pembentukan Panitia dan Tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa se Kabupaten Tulungagung.
Minggu kedua, setelah kemarin mengadakan rapat kami Membuat SK tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten Tulungagung Pemilihan Kepala Desa Se Kabupaten Tulungagunng. Lalu dihari berikutnya bersama Bu Nunik Selaku Staf di Bagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Merekap data triwulan dari setiap kecamatan dan desa di Tulungagung sebagai arsip di input dalam komputer, mencakup pemasukan dan pengeluaran disemua desa dan kecamatan dan mengatur anggaran disetiap kegiatan dan kebijakan pemerintah.
Minggu ketiga, Membuat SK Rencana Kegiatan Bantuan Keuangan Desa Pemerintah Jawa Timur 2018, Rekapan data Triwulan Kecamatan Se-Kabupaten Tulungagung dan Revisi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa se kab. Tulungagung sesuai aturan Undang-Undang Pasal 4 tahun 2018,revisi SOTK guna agar SOTK sesuai dengan aturan yang berlaku. Minggu Keempat, kami membantu merekap data KTP dan NPWP Camat, Danramil dan Kapolsek guna melengkapi rekapan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
Minggu kelima, kami diminta untuk menjadi notulensi dalam Rapat SOTK Peraturan Desa Yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bagian Pemerintahan yang di pimpin oleh Pak Yudi Irwanto selaku Kasubag Aparatur Pemerintahan Desa yang membahas masalah tentang banyaknya perangkat desa yang belum bisa menjalankan komputer/IT yang mana di setiap desa sekarang ini perangkat Desa diharuskan bisa menjalankan Komputer, serta tata cara pengisian kekosongan jabatan perangkat desa dengan mutasi atau penjaringan, selanjunya kami Mengagendakan Surat Pelaksanaan Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung.
Tanggal 07 Februari 2019, itu lah hari terakhir kami melakukan magang di PEMDA ini. Di hari itu, kami berpamitan kepada bapak Usmalik selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan yang pertama kemudian berpamitan juga kepada para staf-stafnya.. Dari magang ini kami memperoleh banyak sekali ilmu-ilmu yang sebelumnya belum pernah kami ketahui, ataupun sebelumnya mengetahui tetapi hanya sebatas teori saja bukan realnya. Dan dari magang ini kami banyak belajar di 30 hari kami magang di PEMDA banyak pengalaman yang kami dapatkan serta kami juga belajar bahwa tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, darisitulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

aniTrenggalek, 07 Januari 2019 tepatnya hari Senin, kami melaksanakan progam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) yaitu “Magang”. Diadakannya program magang ini bertujuan untuk mempersiapkan/ memperkenalkan mahasiswa secara langsung dengan situasi dunia kerja dan upaya sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kali ini kami melakukan magang di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Trenggalek. Kehadiran kami disambut dengan hangat oleh Kepala Sekretariat dan Ketua BAWASLU beserta staf-stafnya. Sebenarnya kami merupakan mahasiswa pertama yang melaksanakan magang di BAWASLU ini. Dikarenakan badan ini merupakan badan baru yang baru dibentuk pada tahun 2017. Sebelum menjadi BAWASLU, badan ini bernama PANWASLU (Panitia Pengawas Pemilu).
Pagi itu, kami mengikuti apel yang sudah menjadi rutinitas setiap hari Senin yang harus diikuti oleh semua staf BAWASLU. Apel tersebut dipimpin oleh bu Chusnul Khotimah dan diberi sambutan oleh Bapak Nanang Sumarko selaku Kepala Sekretariat. Setelah apel selesai kami memperkenalkan diri kepada para staf yang disambut dengan ramah sehingga membuat kami merasa nyaman.
Selang beberapa menit, bahakan jam, kenyamanan kami merasa tidak ada gunanya karena kami hanya duduk didepan komputer tanpa melakukan apa-apa.Sebenarnya kami ditugaskan masuk dalam bagian devisi penyelesaian sengketa, tetapi pada saat itu koordinatoenya tidak masuk membuat kami tidak tau harus melakukan apa. Selang beberqpa waktu, kami memberanikan diri untuk meminta kepada salah satu staf apa yang dapat kami lakukan untuk membatu pekerjaannya. Akhirnya kami disuruh untuk mempelajari dulu apa itu BAWASLU, tugas dan kewajibannya apa saja, struktur dan kewenangannya apa aja, serta bagaimana arah pekerjaan di dalam BAWASLU tersebut.
Di BAWASLU ini tidak setiap hari staf-stafnya harus bergelut dengan komputer, ada hari yaitu hari jumat dimana kami dapat menggerakkan badan kami untuk berolahraga atau senam. Tidak jarang juga pada hari itu kami gunakan untuk bekerja bakti membersihkan kantor yang belum sempat terpakai, karena masih belum 100% punyanya BAWASLU. Dan juga membersihkan lingkungan disekitar kantor BAWASLU.
Hari-hari telah kami lewati, dari yang minggu pertama kami dimintai tolong untuk merekap surat-surat yang masuk ataupun surat keluar, mendisposisi surat-surat, merekap penertiban pelanggaran APK, dsb. Masuk dalam minggu ke dua, pada tanggal 16 januarikantor kami mengadakan rapat evaluasi penertiban APK di wilayah kabupaten Trenggalek. Rapat ini dihadiri oleh PANWASCAM se Kabupaten Trenggalek. Disini kami dimintai untuk melakukan notulensi dalam rapat tersebut. Dalam Rapat tersebut membahas apakah masih ada APK yang melanggar, berapa jumlahnya, apakah sudah ada penertiban dan tindak lanjut dan juga apakah ada kegiatan kampanye yang dirasa melanggar peraturan perundang-undang.
Minggu ke 3 tepatnya satu minggusetelah acara rapat evaluasi penertiban APK, kantor kami mengadakan rapat evaluasi DPTHP 2 (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan ke 2). Rapat evaluasi ini bertujuan untuk mencari/mengevaluasi data ganda pemilihan umum di semua TPS wilayah Kabupaten Trenggalek. Rapat ini juga mendatangkan PANWASCAM se Kabupaten Trenggalek. Setiap PANWASCAM mempresentasikan setiap TPS di daerahnya.Tidak sedikit juga terdapat data ganda di setiap kecamatan. Data ganda ini banyak dikarenakan ada kesalahan penulisan baik nomer kk, nik, tempat tanggal lahir dkk, orangnyatidak ada dirumah (tidak lagi tinggal dirumah tersebut), narapidana yang sudah terdaftar dilapas tetapi masih tetap saja tercantum di DPT, dsb.
Memasuki bulan Februari, agenda kami adalah mempersiapkan perekrutan PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara). Tugas PTPS ini adalah mengawasi jalannya pemilihan umum di setiap TPS. Sebelum diadakannya perekrutan, BAWASLU mengadakan Sosialisasi Perekrutan PTPS yang diadakan di Hotel Hayam Wuruk Trenggalek dengan mengundang 3 anggota dari setiap PANWASCAM se Kabupaten Trenggalek. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan rundown kegiatan perekrutan PTPS dan sistem perekrutan. Sosialisasi ini diperlukan karena mengingat di wilayah Kabupaten Trenggalek ini jumlah TPS nya mencapai 2200 an, jadi untuk anggota PTPS nya juga membutuhakan 2200 an orang. Itu tidaklah sedikit bukan?. Dari pihak BAWASLU sendiri berpesan agar setiap PANWASCAM harus benar-benar memahami hasil dari sosialisasi ini, agar terselenggaranya dengan sukses pemilu tahun ini.
Tanggal 07 Februari 2019, itu lah hari terakhir kami melakukan magang di BAWASLU ini. Di hari itu, kami berpamitan kepada bapak komisioner yang pertama kemudian berpamitan juga kepada para staf-stafnya. Sebelumnya, kami memberikan kenang-kenangan berupa sebuah vandel sebagai wujud rasa terimakasih ke pada BAWASLU karena sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mencicipi bagaimana dunia kerja itu sebenarnya. Dari magang ini kami memperoleh banyak sekali ilmu-ilmu yang sebelumnya belum pernah kami ketahui, ataupun sebelumnya mengetahui tetapi hanya sebatas teori saja bukan realnya. Dan dari magang ini kami juga belajar bahwa jurusan yang kita ambil tidak bisa menjadi acuan bahwa kita kelak akan sukses, tapi yang membuat kita sukses adalah bagaimana kalian memanfaatkan ilmu yang kalian peroleh selama ini dan juga tetap berusaha, berdoa terus untuk maju.

hendriSemester lima telah usai, sesuai dengan kebijakan jurusan Hukum Tata Negara fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung dimana merupakan tempat saya menimba ilmu saat ini, guna mengisi liburan akhir semester lima maka patut bagi mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan magang selama kurang lebih 30 hari, termasuk saya sendiri tentunya. Mengenai tujuan instansi magang yang menentukan merupakan mahasiswa sendiri. Berhubung demikian saya memilih Kantor Kecamatan Dongko, Trenggalek sebagai intansi yang ingin saya magangi. Mengapa demikian? Alasan utamanya karena saya ingin menimba pengalaman dan pengetahuan lebih mengenai wilayah domisili saya sendiri, yang notabene kecamatan Dongko adalah kampung halaman saya.
Hari pertama magang saya dimulai tanggal 27 Desember 2018, dimana jam operasinal mulai pukul 07.00 sampai pukul 15.15 WIB. Mengawali hari pertama ini diisi dengan perkenalan, Alhamdulillah saya disambut baik oleh Bapak Ir.Mulyono,M.H selaku Camat beserta para staff kantor kecamatan. Pada hari pertama ini saya ditempatkan dibagian administrasi tepatnya loket pendaftaran yang mana masih dibimbing dan diajari dalam proses dan prosedur pelayanan administrasi pendaftaran. Untuk selanjutnya pada hari-hari minggu pertama masih ditempatkan dalam bidang yang sama tentunya saya berharap bisa lebih mahir daripada hari-hari sebelumnya.
Menginjak minggu kedua, selain masih diberi kepercayaan dalam penanganan bidang administrasi pendaftaran, saya juga mulai diberi amanat untuk mengerjakan beberapa surat dan melakukan pencatatan pembukuan untuk surat masuk dan keluar. Untuk minggu ketiga, selain melaksanakan rutinitas seperti halnya pada minggu kedua, di adakan acara berupa sosialisasi kepada para calon kepala desa menjelang pilkades yang akan dilaksanakan tanggal 9 Februari 2019. Disitu saya dipercayakan dalam penyusunan daftar hadir para calon kepala desa beserta para anggota kepanitiaan pilkades. Alhamdulillah acara berjalan sukses dan lancar.
Sementara untuk minggu keempat kembali kerutinitas semula dalam bagian administrasi. Sampai pada berakhirnya magang pada tanggal 29 Januari 2019, yang mana saya harus mohon pamit dan kembali ke rutinitas sebagai mahasiswa untuk menempuh perkuliahan pada semester enam ini. Tentunya pengalaman yang saya dapat selama magang ini saya harap dapat berguna untuk menyambut masa depan ketika harus terjun dimasyarakat maupun dalam dunia kerja nantinya.

foto magangLiburan semester ganjil telah tiba, liburan selama kurang lebih dua bulan di awal tahun kami habiskan untuk mencoba dunia baru yaitu magang di Kantor Wilayah Kemenkumham Surabaya. Magang adalah salah satu mata kuliah yang wajib di laksanakan bagi mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara. Kami magang mulai tanggal 7 Januari dan selesai sampai 7 Februari 2019.
Tepatnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Surabaya terletak di Jalan Kayoon No. 50-52, Embong Kaliasin Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kanwil Kemenkumham berkedudukan di setiap provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil Kemenkumham dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) yang dibawahnya terdiri dari empat divisi yakni, divisi administrasi, divisi pemasyarakatan, divisi keimigrasian dan divisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia. Kepala Kantor Wilayah periode 2019 ini adalah Ibu Dr. Susy Susilawati, SH., MH.
Divisi administrasi terdiri dari dua sub bidang yakni bidang program dan hubungan masyarakat dan bidang bagian umum; divisi pemasyarakatan terdiri dari bidang pembinaan, bimbingan dan teknologi informasi dan sub bidang pelayanan tahanan, kesehatan , rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan, barang rampasan Negara dan keamanan; divisi keimigrasian terdiri dari bidang perizinan dan informasi keimigrasian dan bidang intelijen dan penindakan kemigrasian dan terakhir divisi pelayanan hukum dan HAM yang terdiri dari bidang pelayanan hukum, bidang hukum dan bidang HAM.
Kami magang terdiri dari empat orang yakni Luthyana Sa’adah, Shobirotul Amalia, Shoffi Khoirun Nisa’, dan Triana Nur Anjarwati. Kami berempat mendapat bidang yang tak sama yakni ada yang di bidang Hukum dan ada yang di bidang pelayanan hukum dan HAM. Kepala bidang hukum yakni Bapak Sutrisno, SH., MH. Sedangkan kepala bidang pelayanan hukum adalah Bapak Mustiqo Vitra Ardhiansyah, S.IP, M.Si, MH. Kami dibagi menjadi beberapa bagian yakni bagian tentang Desa Sadar Hukum (DSH), ada bagian Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan ada dibagian Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH).
Mengenai Desa Sadar Hukum (DSH) adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum. Desa Binaan atau Kelurahan Binaan dapat ditetapkan menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum jika diusulkan oleh bupati/walikota yang membawahi wilayah desa atau kelurahan yang bersangkutan setelah desa atau kelurahan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Program Desa Sadar Hukum sebagai kelanjutan dari program Kadarkum Disebut Desa Sadar Hukum karena desa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Desa Sadar Hukum yaitu seluruh anggota masyarakat dalam desa itu telah membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90%, tidak terdapat perkawinan di bawah umur berdasarkan undang-undang perkawinan, dan tidak terdapat tindak kriminal atau tindak kriminalnya rendah. Desa Sadar Hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai desa yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya sendiri memenuhi kriteria Desa Sadar Hukum, dan terhadap sebuah desa yang telah memenuhi kriteria Desa Sadar Hukum maka pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan penghargaan ANUBHAWA SASANA DESA kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa yang desanya ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum
Sedangkan bantuan hukum menurut UU tentang bantuan hukum nomor 16 tahun 2011 adalah adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan hukum menangani beberapa perkara terkait perkara pidana, perdata dan tata usaha Negara. Bantuan hukum dibagi menjadi dua yakni bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi. Bantuan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada orang-orang yang kurang mampu kepada penerima bantuan hukum yang sesuai dengan asas bantuan hukum antara lain asas keadilan, asas persamaan kedudukan di dalam hukum, asas keterbukaan, asas efisiensi, efektivitas; dan asas akuntabilitas.
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) merupakan sub bidang dari bidang hukum diartikan sebagaimana Pasal 1 Keppres (baca Peraturan) Presiden No 91 tahun 1999 adalah Suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
Sedangkan fungsi JDIH sebagaimana diatur dalam pasal 2 Keputusan Presiden tersebut adalah sebagai salah satu upaya dalam pembangunan bidang hukum, untuk meningkatkan informasi tentang pengetahuan hukum, untuk memudahkan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi lainnya, untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.
Mungkin menurut kami magang di Kemenkuham Surabaya adalah pengalaman yang pertama kali dan menjadi tantangan tersendiri karena kami harus rela jauh dari keluarga dan hanya bermodal niat dan bekal seadanya. Keseharian kami sudah menjadi terbiasa dengan tidur yang berhimpit-himpitan, sehari-hari harus membiasakan diri antri mandi, masak untuk sarapan pagi dan bekal siang di kantor sedangkan air di Surabaya yang menurut kami kurang bersih, juga harga makanan yang lebih mahal dari daerah kami membuat kami harus benar-benar hemat, ditambah setiap kekantor kami harus ngegrab karena kami tidak membawa kendaraan pribadi. Disana tidak hanya kami dari kampus IAIN Tulungagung tetapi dari kampus lain juga. Disana kami menjadi mengenal banyak orang dari berbagai asal daerah yang berbeda-beda dengan khas logat berbicara yang berbeda pula. Kami disana juga membantu merekap data-data baik data kenotariatan, data OBH, membantu membuat kliping untuk laporan JDIH dan kami juga sering membantu dan mengikuti rapat-rapat yang dilakukan oleh bidang pelayanan hukum dan HAM.
Selain itu kami juga membiasakan diri ikut apel pagi untuk pegawai kemenkumham, menyatu disaat ada kegiatan bersama misalnya saja kerja bakti yang dilakukan secara rutin dua minggu sekali.
Tidak ada yang tak mungkin selagi kita mau untuk berusaha, berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, berusaha untuk memposisikan diri di dunia kerja dan berusaha untuk menahan rindu saat kami usai menyelesaikan tugas kami di Kemenkumham. Semoga apa yang kami dapatkan di Kemenkumham dapat bermanfaat untuk diri kami dan orang lain.

Kegiatan penutupan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) telah usai dilaksanakan, kegiatan penutupan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dimulai sekitar pukul 08.00 WIB dengan dihadiri secara langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yakni beliau Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I, kemudian H. Roihan, S.H., selaku dosen pamong, bapak ibu Dosen Pembimbing Lapangan Fakultas Syari'ah & Ilmu Hukum, serta peserta PPL Tahun 2018 baik gelombang 1 juga 2.

Kegiatan penutupan dimulai dengan kegiatan pembukaan, pembacaan ayat-ayat Suci Al-Qur'an, sambutan-sambutan, adapun terkait dengan sambutan yg pertama adalah perwakilan dari Mahasiswa peserta PPL baik gelombang 1 ataupun gelombang 2. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sekaligus penyerahan kembali seluruh Mahasiswa peserta PPL baik gelombang 1 ataupun gelombang 2 kepada Fakultas Syari'ah & Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian sambutan dari perwakilan Fakultas Syari'ah & Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, yakni beliau Dr. H. Muhammad Darin Arif Mu'allifin S.H., M.Hum., selaku Dekan III Fakultas Syari'ah & Ilmu Hukum, sekaligus penarikan & penerimaan kembali seluruh Mahasiswa peserta PPL Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Setelah itu dilanjutkan dengan penutup dan do'a, serta dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata sebagai kenang-kenangan peserta PPL di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan diakhiri dengan foto bersama. Kegiatan penutupan selesai sekitar pukul 09.30 WIB.

Kegiatan penutupan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) telah usai dilaksanakan, kegiatan penutupan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dimulai sekitar pukul 11.00 WIB dengan dihadiri secara langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yakni beliau Putut Tri Sunarko, S.H., M.H., kemudian D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn., selaku dosen pamong, bapak ibu Dosen Pembimbing Lapangan Fakultas Syari'ah & Ilmu Hukum, serta peserta PPL Tahun 2018 baik gelombang 1 juga 2.

Kegiatan penutupan dimulai dengan kegiatan pembukaan, pembacaan ayat-ayat Suci Al-Qur'an, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, adapun terkait dengan sambutan yg pertama adalah perwakilan dari Mahasiswa peserta PPL baik gelombang 1 ataupun gelombang 2. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sekaligus penyerahan kembali seluruh Mahasiswa peserta PPL baik gelombang 1 ataupun gelombang 2 kepada Fakultas Syari'ah & Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian sambutan dari perwakilan Fakultas Syari'ah & Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, yakni beliau Dr. H. Muhammad Darin Arif Mu'allifin S.H., M.Hum., selaku Dekan III Fakultas Syari'ah & Ilmu Hukum, sekaligus penarikan & penerimaan kembali seluruh Mahasiswa peserta PPL Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Setelah itu dilanjutkan dengan penutup dan do'a, serta dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata sebagai kenang-kenangan peserta PPL di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan diakhiri dengan foto bersama. Dan kegiatan penutupan selesai sekitar pukul 12.00 WIB.